FEB UNSRAT dan DJPb Sulawesi Utara Perkuat Sinergi Kampus dan Negara melalui Transformasi Digital Perbendaharaan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) terus memperkuat sinergi dengan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Kuliah Umum bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FEB UNSRAT dan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (23/9/2026), bertempat di Gedung F1 Lantai 5 FEB UNSRAT.

Sesi foto bersama dengan para peserta.

Mengangkat tema “Sinergi Kampus dan Negara: Transformasi Digital Perbendaharaan sebagai Bekal Kompetensi Lulusan Berdaya Saing Global,” kegiatan ini diikuti oleh 272 peserta yang terdiri atas mahasiswa, dosen, dan undangan. Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi sivitas akademika untuk memperoleh wawasan langsung dari praktisi pemerintahan mengenai dinamika pengelolaan keuangan negara, perkembangan teknologi digital, serta peluang karier di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pembukaan dan Sambutan

Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia, Friska Langelo, S.E., MSA, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan FEB UNSRAT, Dr. Victor P. K. Lengkong, S.E., M.Si., CWM®, QRMP. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Wahyu Prihantoro, turut memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Materi Kuliah Umum

Para pemateri bersama moderator.

Dalam pemaparannya, Wahyu Prihantoro membahas transformasi digital pengelolaan keuangan negara dan peran strategis APBN dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Ia menjelaskan bagaimana digitalisasi perbendaharaan melalui berbagai sistem — seperti Treasury Single Account (TSA), Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), serta Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) — telah mendorong tata kelola keuangan negara menjadi semakin terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Materi berikutnya disampaikan oleh Raymond Jekson Effendy, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, dengan topik “Membangun Negeri: Jalur Karier dan Peluang Kerja Lulusan FEB di Kementerian Keuangan.” Mahasiswa memperoleh gambaran mengenai berbagai peluang karier bagi lulusan Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi di lingkungan Kementerian Keuangan, mulai dari perpajakan, perbendaharaan, pengelolaan kekayaan negara, pengawasan, hingga analisis kebijakan fiskal.

Sementara itu, Widha Adinata, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIB Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, membagikan pengalaman dan wawasan melalui materi “Peluang Karier Penerimaan Sarjana di Kementerian Keuangan (Success Story).” Materi ini menekankan pentingnya kesiapan mahasiswa menghadapi persaingan dunia kerja melalui penguatan kompetensi akademik, kemampuan analisis data, literasi digital, penguasaan teknologi, integritas, serta keterampilan komunikasi dan kepemimpinan.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif, membahas pengelolaan APBN, transformasi digital perbendaharaan, kebutuhan kompetensi dunia kerja, hingga strategi berkarier di Kementerian Keuangan. Sesi diskusi dipandu oleh moderator Jeyfenshi Nayoan, SST., MSA.

Penandatanganan PKS: Langkah Strategis Memperkuat Kolaborasi

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara FEB UNSRAT dan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi akademik-pemerintah.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara FEB UNSRAT dan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara. Kerja sama ini diharapkan membuka ruang kolaborasi di berbagai bidang, antara lain penyelenggaraan kuliah praktisi, program magang mahasiswa, penelitian, serta pemanfaatan data publik sebagai sumber pembelajaran dan pengembangan kajian akademik. Melalui kolaborasi ini, proses pembelajaran di perguruan tinggi diharapkan semakin dekat dengan praktik nyata pengelolaan keuangan negara dan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.